PENINGKATKAN KESEJAHTERAAN GURU DEMI KUALITAS PENDIDIKAN YANG LEBIH BAIK | CPNS Kutipan
Kamis, 17 Mei 2018
Edit
SUARAPGRI - Kesejahteraan bagi para guru dan tenaga pendidikan hingga kini masih terus diperjuangkan. Apalagi, selepas peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2018 sepertinya menjadi momen tepat untuk bagaimana memperjuangkan kesejahteraan guru demi terciptanya kualitas pendidikan yang lebih baik.
Tidak hanya itu, peringatan Hardiknas 2018 kali ini juga sekaligus menjadi momentum untuk bermuhasabah, mesu budi atau refleksi terhadap usaha-usaha yang telah diperjuangkan di bidang pendidikan. Sebagaimana tema Hardiknas 2018 yakni “Menguatkan Pendidikan, Memajukan Kebudayaan”.
“Pada Hardiknas 2018 ini, kita perlu merenung sejenak untuk menengok ke belakang, melihat apa yang telah kita kerjakan di bidang pendidikan, untuk kemudian bergegas melangkah ke depan guna menggapai cita-cita masa depan pendidikan nasional yang didambakan,” tutur Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI, Muhadjir Effendy dalam upacara peringatan Hardiknas 2018, beberapa waktu lalu.
Reformasi sekolah, peningkatan kapasitas dan profesionalisme guru, kurikulum yang hidup dan dinamis, sarana dan prasarana yang andal, serta teknologi pembelajaran yang mutakhir, menurutnya, akan menjadi keniscayaan pendidikan di Indonesia. Sehingga ia mengajak semua pihak bahu-membahu dan bersinergi memikul tanggung jawab bersama dalam menguatkan pendidikan.
“Kita optimistis Indonesia memiliki semua hal yang dibutuhkan untuk menjadi bangsa besar dan maju, asal kita bersatu padu mewujudkannya,” tuturnya.
Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), Nurzaman mengatakan bahwa tantangan pendidikan ke depan akan semakin besar, termasuk juga pada dunia kerja. “Pendidikan loncat satu langkah, dunia usaha loncat dua langkah. Karenanya, wajib sinergi antara dunia pendidikan dengan dunia usaha,“ kata Nurzaman.
Mengingat beratnya tantangan ke depan, Kemendikbud terus melakukan sejumlah program peningkatan kapasitas, kompetensi, hingga peningkatan kesejahteraan para guru. Termasuk juga ketersediaan guru-guru di daerah perbatasan maupun daerah terpencil, terluar dan terdepan (3T).
Untuk diketahui, jumlah guru di Indonesia saat ini lebih dari 3,17 juta jiwa. Ada sekitar 1,48 juta guru, sudah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sedangkan sisanya, guru bukan PNS. Kualifikasi para guru ini pun beragam. Sebagian besar lulusan Strata 1 (S1) dan D4, sesuai dengan tuntutan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Hanya sebagian kecil saja yang belum.
Guna meningkatkan pemenuhan guru yang berstatus S1, Ditjen GTK tidak berhenti menggelar program bantuan biaya pendidikan untuk para guru tersebut. Program bantuan pendidikan S1 untuk para guru ini bukan tanpa kendala. Persoalan yang kerap dihadapi meliputi jarak tempuh yang sangat jauh, maupun status Perguruan Tinggi untuk kuliah yang belum memenuhi persyaratan atau belum terakreditasi.
Meski demikian, Ditjen GTK terus melakukan program peningkatan kesejahteraan para guru. Terlebih ia mengakui bahwa kondisi para guru honorer di daerah masih jauh dari sejahtera. Sehingga menurutnya, peningkatan kesejahteraan bukan hanya tugas dari pemerintah pusat, melainkan juga Pemerintah Daerah (Pemda) karena guru diangkat mereka.
“Guru daerah diangkat Pemda. Guru swasta diangkat yayasan. Yayasan yang harus memperhatikan kesejahteraan guru-guru itu. Pemerintah pusat sifatnya hanya membantu,” terangnya.
Sebagai implementasi Nawacita demi membangun Indonesia dari pinggiran lanjut Nurzaman, Ditjen GTK sejak tahun 2015 lalu telah menempatkan 798 ribu guru yang disebut Guru Garis Depan (GGD). “Guru ini sudah S1 dan bersertifikat. Kemudian, 2017 lalu, diangkat lagi 6.200 GGD. Tersebar di ratusan kabupaten di Papua, Papua Barat, NTT, dan Aceh,” tukasnya.
(sumber: okezone.com)
Tidak hanya itu, peringatan Hardiknas 2018 kali ini juga sekaligus menjadi momentum untuk bermuhasabah, mesu budi atau refleksi terhadap usaha-usaha yang telah diperjuangkan di bidang pendidikan. Sebagaimana tema Hardiknas 2018 yakni “Menguatkan Pendidikan, Memajukan Kebudayaan”.
“Pada Hardiknas 2018 ini, kita perlu merenung sejenak untuk menengok ke belakang, melihat apa yang telah kita kerjakan di bidang pendidikan, untuk kemudian bergegas melangkah ke depan guna menggapai cita-cita masa depan pendidikan nasional yang didambakan,” tutur Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI, Muhadjir Effendy dalam upacara peringatan Hardiknas 2018, beberapa waktu lalu.
Reformasi sekolah, peningkatan kapasitas dan profesionalisme guru, kurikulum yang hidup dan dinamis, sarana dan prasarana yang andal, serta teknologi pembelajaran yang mutakhir, menurutnya, akan menjadi keniscayaan pendidikan di Indonesia. Sehingga ia mengajak semua pihak bahu-membahu dan bersinergi memikul tanggung jawab bersama dalam menguatkan pendidikan.
“Kita optimistis Indonesia memiliki semua hal yang dibutuhkan untuk menjadi bangsa besar dan maju, asal kita bersatu padu mewujudkannya,” tuturnya.
Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), Nurzaman mengatakan bahwa tantangan pendidikan ke depan akan semakin besar, termasuk juga pada dunia kerja. “Pendidikan loncat satu langkah, dunia usaha loncat dua langkah. Karenanya, wajib sinergi antara dunia pendidikan dengan dunia usaha,“ kata Nurzaman.
Mengingat beratnya tantangan ke depan, Kemendikbud terus melakukan sejumlah program peningkatan kapasitas, kompetensi, hingga peningkatan kesejahteraan para guru. Termasuk juga ketersediaan guru-guru di daerah perbatasan maupun daerah terpencil, terluar dan terdepan (3T).
Untuk diketahui, jumlah guru di Indonesia saat ini lebih dari 3,17 juta jiwa. Ada sekitar 1,48 juta guru, sudah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sedangkan sisanya, guru bukan PNS. Kualifikasi para guru ini pun beragam. Sebagian besar lulusan Strata 1 (S1) dan D4, sesuai dengan tuntutan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Hanya sebagian kecil saja yang belum.
Guna meningkatkan pemenuhan guru yang berstatus S1, Ditjen GTK tidak berhenti menggelar program bantuan biaya pendidikan untuk para guru tersebut. Program bantuan pendidikan S1 untuk para guru ini bukan tanpa kendala. Persoalan yang kerap dihadapi meliputi jarak tempuh yang sangat jauh, maupun status Perguruan Tinggi untuk kuliah yang belum memenuhi persyaratan atau belum terakreditasi.
Meski demikian, Ditjen GTK terus melakukan program peningkatan kesejahteraan para guru. Terlebih ia mengakui bahwa kondisi para guru honorer di daerah masih jauh dari sejahtera. Sehingga menurutnya, peningkatan kesejahteraan bukan hanya tugas dari pemerintah pusat, melainkan juga Pemerintah Daerah (Pemda) karena guru diangkat mereka.
“Guru daerah diangkat Pemda. Guru swasta diangkat yayasan. Yayasan yang harus memperhatikan kesejahteraan guru-guru itu. Pemerintah pusat sifatnya hanya membantu,” terangnya.
Sebagai implementasi Nawacita demi membangun Indonesia dari pinggiran lanjut Nurzaman, Ditjen GTK sejak tahun 2015 lalu telah menempatkan 798 ribu guru yang disebut Guru Garis Depan (GGD). “Guru ini sudah S1 dan bersertifikat. Kemudian, 2017 lalu, diangkat lagi 6.200 GGD. Tersebar di ratusan kabupaten di Papua, Papua Barat, NTT, dan Aceh,” tukasnya.
(sumber: okezone.com)