PENERIMAAN CPNS 2018, PRIORITASKAN SEKTOR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN | CPNS Kutipan
Minggu, 04 Maret 2018
Edit
SUARAPGRI - Jakarta, Pemerintah akan kembali membuka pendaftaran calon pegawai negeri sipil (PNS) untuk tahun 2018.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur menuturkan bahwa, pendaftaran CPNS yang akan diprioritaskan di dua sektor utama, yakni pendidikan dan kesehatan.
"Tahun 2018 kami akan membuka ke seluruh kementerian, lembaga, dan daerah tapi khusus di bidang utama, kesehatan dan pendidikan," kata Menteri Asman saat ditemui di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Minggu (4/3/2018).
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur menuturkan bahwa, pendaftaran CPNS yang akan diprioritaskan di dua sektor utama, yakni pendidikan dan kesehatan.
"Tahun 2018 kami akan membuka ke seluruh kementerian, lembaga, dan daerah tapi khusus di bidang utama, kesehatan dan pendidikan," kata Menteri Asman saat ditemui di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Minggu (4/3/2018).
Menurut Menpan Asman Abnur, saat ini sebaran tenaga pendidik dan kesehatan tidak merata.
Mayoritas guru misalnya, masih terpusat di kota-kota besar. Sementara daerah-daerah terpencil masih kekurangan tenaga pendidik.
Oleh sebab itu, menteri Asman mengatakan, nantinya tenaga pendidik dan kesehatan akan diprioritaskan berdasarkan daerah-daerah yang membutuhkan.
"Karena masih banyak guru yang terpusat di perkotaaan, jadi nanti kita akan fokuskan penyebaran guru di daerah terpencil," tuturnya.
"Karena masih banyak guru yang terpusat di perkotaaan, jadi nanti kita akan fokuskan penyebaran guru di daerah terpencil," tuturnya.
Berdasarkan hasil analisis Pusat Data dan Statistik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (kemendikbud) tahun 2016, sebaran kepala sekolah dan guru jenjang SMP di Indonesia belum merata ke seluruh wilayah, khususnya di wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T).
Selain itu, terdapat banyak kabupaten/kota dengan kategori wilayah 3T masih kekurangan kepala sekolah dan guru SMP berdasarkan pada standar indikator pendidikan nasional yang ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Sementara itu, ada pekerjaan rumah bagi pemerintah baik pusat maupun daerah untuk memikirkan kualitas kepala sekolah dan guru yang sudah ada. Analisis data menunjukkan, sebaran kepala sekolah dan guru yang berkualitas juga belum merata.
(sumber: nasional.kompas.com)