PENGURUS BESAR PGRI DESAK PEMERINTAH ANGKAT 100 RIBU GURU HONORER JADI CPNS | CPNS Kutipan
Kamis, 24 Mei 2018
Edit
SUARAPGRI - Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) terus mendesak pemerintah agar memprioritaskan guru honorer dalam rekrutmen CPNS 2018. Selain sudah lama mengabdi juga demi memenuhi unsur keadilan.
"Kami sudah minta 250 ribu tapi yang dikabulkan 100 ribu. Itu pun masih menunggu keputusan MenPAN-RB," kata Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi di sela-sela rapat koordinasi pengurus PGRI se-Indonesia di Jakarta, Rabu (23/5).
Unifah menyesalkan, persyaratan yang dibuat oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) untuk pengangkatan guru honorer. Di antaranya harus memiliki sertifikasi pendidik. Sementara, banyak guru honorer di sekolah negeri tidak bisa mendapatkan sertifikasi seperti di yayasan.
"Sebenarnya KemenPAN-RB punya data honorer K2 (kategori dua) loh. Mereka bisa buat rangking mana yang harusnya diangkat duluan dilihat dari lamanya pengabdian. Selain itu, mereka sudah pernah dites juga," pungkasnya.
Menanggapi hal ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengungkapkan, pihaknya sudah mengusulkan 100 ribu guru honorer diangkat. Namun ternyata ada aturan-aturan yang harus dipenuhi dan tidak boleh dilanggar. Salah satunya soal harus tes lagi dan ada batas usia.
"Kami sudah mendorong agar ada revisi peraturan pemerintah yang mengganjal proses rekrutmen guru honorer ini termasuk sertifikasi guru honorer di sekolah negeri," ucap Mendikbud Muhadjir.
Dia berharap, MenPAN-RB akan menyetujui usulan 100 ribu guru itu. Sebab, tahun ini prioritas Kemendikbud adalah menuntaskan penyelesaian guru honorer.
(sumber: jpnn.com)
"Kami sudah minta 250 ribu tapi yang dikabulkan 100 ribu. Itu pun masih menunggu keputusan MenPAN-RB," kata Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi di sela-sela rapat koordinasi pengurus PGRI se-Indonesia di Jakarta, Rabu (23/5).
Unifah menyesalkan, persyaratan yang dibuat oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) untuk pengangkatan guru honorer. Di antaranya harus memiliki sertifikasi pendidik. Sementara, banyak guru honorer di sekolah negeri tidak bisa mendapatkan sertifikasi seperti di yayasan.
"Sebenarnya KemenPAN-RB punya data honorer K2 (kategori dua) loh. Mereka bisa buat rangking mana yang harusnya diangkat duluan dilihat dari lamanya pengabdian. Selain itu, mereka sudah pernah dites juga," pungkasnya.
Menanggapi hal ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengungkapkan, pihaknya sudah mengusulkan 100 ribu guru honorer diangkat. Namun ternyata ada aturan-aturan yang harus dipenuhi dan tidak boleh dilanggar. Salah satunya soal harus tes lagi dan ada batas usia.
"Kami sudah mendorong agar ada revisi peraturan pemerintah yang mengganjal proses rekrutmen guru honorer ini termasuk sertifikasi guru honorer di sekolah negeri," ucap Mendikbud Muhadjir.
Dia berharap, MenPAN-RB akan menyetujui usulan 100 ribu guru itu. Sebab, tahun ini prioritas Kemendikbud adalah menuntaskan penyelesaian guru honorer.
(sumber: jpnn.com)