REVISI UU ASN TIDAK JELAS, HONORER K2 SIAP AKSI BESAR-BESARAN | CPNS Kutipan
Jumat, 20 April 2018
Edit
SUARAPGRI - Jakarta - Para honorer K2 berencana akan menggelar aksi besar-besaran jika hingga akhir April ini belum juga ada kepastian soal revisi UU ASN (Aparatur Sipil Negara).
Revisi UU ASN diharapkan mengakomodir ketentuan yang mengatur pengangkatan honorer menjadi CPNS.
Aksi massa akan dilakukan karena sudah semakin tampak bahwa kebijakan pemerintah yang tidak pro-honorer K2.
Pasalnya, di saat nasib honorer K2 belum jelas, pemerintah telah melakukan pengangkatan CPNS dari bidan desa PTT (pegawai tidak tetap), kini giliran perangkat desa.
"Ini sangat menyedihkan bagi kami. Seolah-olah kami tidak ada tapi tenaga kami diperas," pungkas Ketua Umum Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih kepada JPNN, Rabu (18/4).
Titi juga menegaskan, honorer K2 di seluruh Indonesia sudah menunggu sekian lama keputusan dari pemerintah. Namun, belum satu pun kebijakan yang pro dengan K2.
"Teman-teman sudah mendesak agar ada aksi tapi kami masih menunggu dulu," imbuh Titi.
Yunian Karianto, koordinator wilayah (Korwil) FHK2 DKI Jakarta menambahkan, pihaknya masih menahan diri dan menunggu pembahasan Revisi UU ASN.
"Mudah-mudahan ada keseriusan dari pemerintah untuk segera mengesahkan payung hukum untuk K2 yaitu Revisi UU ASN. Untuk langkah selanjutnya, kami tunggu instruksi dari Ketum FHK2I," tuturnya.
(sumber: jpnn.com)
Revisi UU ASN diharapkan mengakomodir ketentuan yang mengatur pengangkatan honorer menjadi CPNS.
Aksi massa akan dilakukan karena sudah semakin tampak bahwa kebijakan pemerintah yang tidak pro-honorer K2.
Pasalnya, di saat nasib honorer K2 belum jelas, pemerintah telah melakukan pengangkatan CPNS dari bidan desa PTT (pegawai tidak tetap), kini giliran perangkat desa.
"Ini sangat menyedihkan bagi kami. Seolah-olah kami tidak ada tapi tenaga kami diperas," pungkas Ketua Umum Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih kepada JPNN, Rabu (18/4).
Titi juga menegaskan, honorer K2 di seluruh Indonesia sudah menunggu sekian lama keputusan dari pemerintah. Namun, belum satu pun kebijakan yang pro dengan K2.
"Teman-teman sudah mendesak agar ada aksi tapi kami masih menunggu dulu," imbuh Titi.
Yunian Karianto, koordinator wilayah (Korwil) FHK2 DKI Jakarta menambahkan, pihaknya masih menahan diri dan menunggu pembahasan Revisi UU ASN.
"Mudah-mudahan ada keseriusan dari pemerintah untuk segera mengesahkan payung hukum untuk K2 yaitu Revisi UU ASN. Untuk langkah selanjutnya, kami tunggu instruksi dari Ketum FHK2I," tuturnya.
(sumber: jpnn.com)