BERIKUT PROGRAM YANG DIPRIORITASKAN MENDIKBUD DI TAHUN 2018 UNTUK TINGKATKAN MUTU DAN PERLUAS AKSES PENDIDIKAN | CPNS Kutipan
Kamis, 21 Desember 2017
Edit
SUARAPGRI - Dalam perencanaan kerja tahun 2018, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan memprioritaskan beberapa hal yang diamanahkan dalam Nawacita.
Hal ini bertujuan untuk meningkatkan mutu dan memperluas akses pendidikan.
Program yang diprioritaskan adalah Program Indonesia Pintar (PIP), Revitalisasi Pendidikan Kejuruan, dan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), serta peningkatan Ujian Nasional (UN).
PIP tahun ini, diperluas target penerimanya dengan memperluas penerima manfaat. Menjangkau anak-anak yatim piatu dan anak-anak yang tinggal di panti asuhan serta dididik non-formal.
"Terobosan terbaru Kartu Indonesia Pintar (KIP) diberikan dalam bentuk Simpanan Pelajar dilengkapi kartu ATM. Dengan ini, Kemendikbud terus mendorong transaksi non-tunai," kata Muhadjir Effendy, Selasa (19/12).
Berdasarkan data (11/11), pemerintah menyalurkan KIP pada jenjang SD sebanyak 7.778.963 anak, SMP sebanyak 3.244.134 anak, SMA sebanyak 1.037.351 anak dan SMK sebanyak 1.436.186 anak.
Pada program Revitalisasi Pendidikan Kejuruan dan Keterampilan yang bertujuan untuk kemandirian bangsa, revitalisasi dilakukan sesuai kebutuhan industri.
Untuk mewujudkan hal tersebut, sebanyak 12.750 guru dilatih menjadi guru produktif dan merekrut 15.000 guru Program Keahlian Ganda.
Kemendikbud juga telah lakukan kerjasama dengan 8 kementerian/lembaga, dan 16 dunia usaha dan dunia industri. Selanjutnya, sebanyak 3.574 industri telah bekerja sama dengan SMK.
Prioritas selanjutnya, PPK yang menjadi gerakan pemerintah dengan melibatkan dan kerjasama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat.
Kemendikbud menyelaraskan beban kerja guru dengan beban kerja PNS 40 jam per minggu.
Terkait pelaksanaan UN, tahun ini UN Berbasis Komputer (UNBK) diselenggarakan pada 33.448 sekolah dengan peserta 49 perden dari total peserta UN. 4,7 peserta diantaranya bergabung dengan sekolah lain.
Adapun pelaksanaan tahun ini juga, 70 persen daerah mendapatkan nilai Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN) tinggi.
Untuk pelaksanaan UN dalam pendidikan kesetaraan paket B dan C diselenggarakan dua gelombang.
"Pelaksanaan UN tahun ini kita memperkenalkan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN). Dengan adanya USBN, guru-guru dilatih dan diberikan tugas menyusun soalnya," terang Menteri Muhadjir. (sumber: jawapos.com)